SOP

1. Penerimaan Aspirasi Masyarakat

• Tujuan: Menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
• Prosedur:
  • Masyarakat dapat mengajukan aspirasi melalui surat resmi, email, atau langsung ke kantor DPRD Rumbai.
  • Staf administrasi mencatat dan memberikan nomor agenda untuk setiap aspirasi yang diterima.
  • Aspirasi disampaikan kepada pimpinan DPRD dan ditugaskan ke komisi terkait untuk ditindaklanjuti.
  • Hasil tindak lanjut disampaikan kembali kepada masyarakat.

2. Proses Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Daerah

• Tujuan: Membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
• Prosedur:
  • DPRD menerima usulan rancangan peraturan dari masyarakat, pemerintah daerah, atau inisiatif internal.
  • Rancangan peraturan dibahas dalam rapat komisi atau panitia khusus.
  • Dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
  • Rancangan final disetujui dalam Sidang Paripurna dan diajukan untuk pengesahan.

3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah

• Tujuan: Memastikan kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai rencana.
• Prosedur:
  • DPRD meminta laporan kinerja dari pemerintah daerah.
  • Komisi terkait melakukan evaluasi dan kunjungan lapangan bila diperlukan.
  • Temuan disampaikan dalam rapat internal DPRD dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

4. Penjadwalan dan Pelaksanaan Sidang Paripurna

• Tujuan: Menjalankan fungsi legislatif secara transparan dan tepat waktu.
• Prosedur:
  • Sekretariat DPRD menyusun jadwal Sidang Paripurna berdasarkan agenda tahunan.
  • Undangan sidang disampaikan kepada anggota DPRD dan pihak terkait.
  • Sidang dilaksanakan dengan tata tertib yang telah ditentukan.
  • Risalah sidang dicatat dan diumumkan kepada publik melalui media resmi DPRD.

5. Pelayanan Informasi Publik

• Tujuan: Memberikan akses informasi kepada masyarakat sesuai dengan prinsip transparansi.
• Prosedur:
  • Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui formulir yang tersedia di kantor DPRD atau situs resmi.
  • Petugas informasi meninjau permohonan dan memberikan tanggapan dalam waktu maksimal lima hari kerja.
  • Informasi yang diminta disampaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Koordinasi Antar Komisi dan Pemerintah Daerah

• Tujuan: Meningkatkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah.
• Prosedur:
  • Setiap komisi mengadakan rapat koordinasi rutin dengan mitra kerja pemerintah daerah.
  • Laporan hasil rapat disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.

7. Penanganan Keluhan Masyarakat

• Tujuan: Menyelesaikan permasalahan masyarakat secara efektif dan efisien.
• Prosedur:
  • Keluhan diterima melalui mekanisme pengaduan resmi.
  • Komisi terkait melakukan verifikasi dan investigasi terhadap keluhan.
  • Solusi ditetapkan dan dilaksanakan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Catatan:
SOP ini dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.